Peningkatan Kelembagaan Pertanaian Melalui UPLAND PROJECT
UPLAND Project, JAKARTA - Kementerian Pertanian memfokuskan Program Kegiatan UPLAND Project dalam rangka membudidaya komoditas pertanian, baik pangan maupunn holtikultura yang dapat dikembangkan pada daerah dataran tinggi.
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, tujuan dari UPLAND Project ini adalah untuk menguatkan atau meningkatkan kapasitas kelembagaan petani melalui kegiatan pelatihan dan mendampingan menuju kelembagaan yang professional.
Peningkatan kelembagaan professional di kalangan petani adalah salah satu komponen yang menjadi indikator keberhasilan UPLAND Project. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pengembangan agribisnis seerta fasilitas peningkatan pendapatan petani berupa pengembangan kelembagaan petani. Pengembangan tersebut didukug oleh UPLAND Project dengan memberikan dukungan infrastruktur dan pengadaan peralatan yang memadai bagi para petani.
Penguatan kelembagaan juga dilakukan melalui proyek UPLAND Project dengan memberikan dorongan penguatan jaringan pemasaran dan kemitraan. Yang tidak kalah penting bagi keberlangsungan UPLAND Project lainnya adalah penyediaan akses terhadap pelayanan keuangan mikro yang ada di setiap daerah.
Penguatan sistem kelembagaan yang dilakukan UPLAND Project juga mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan pusat dan kabupaten yang diharapkan nantinya akan ikut melakukan kolaborasi dengan penelitian yang kompeten.
Selanjutnya, adanya kolaborasi kelembagaan pada UPLAND Project di setiap daerah ini diharapkan juga mampu memberikan mekanisme manajemen proyek yang tepat. Kerjasama tersebut dapat dilakukan oleh Proyek Manejemen Unit (PMU) di tingkat pusat, serta proyek Implementasi Unit ditingkat daerah (PIU)
Kegiatan UPLAND Project sebagai pilot percontohan diharapkan dapat menjadi role model bagi pengembangan pertanian dataran tinggi dikemudian hari. Setiap kabupaten, Kecamatan dan Desa dapat menjadikan UPLAND Project sebagai model percontohan untuk memperluas akses pasar dari komoditas pertanian yang spesifik di setiap wilayah melalui pengembangan jaringan kelembagaan.
