Korelasi Kapasitas Fiskal Daerah dengan Realisasi On-Granting Program UPLAND
Implementasi mekanisme on-granting dalam Program UPLAND memberikan pembelajaran penting mengenai hubungan antara kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah dalam menyerap anggaran program. Analisis terhadap 14 kabupaten lokasi UPLAND menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah memang memiliki pengaruh terhadap tingkat realisasi on-granting, namun bukan menjadi satu-satunya faktor penentu keberhasilan.
Secara nasional, hasil analisis menunjukkan adanya kecenderungan hubungan positif antara rasio kapasitas fiskal daerah dan tingkat realisasi on-granting, yang tercermin dari nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,3268. Hal ini berarti sekitar 32,68% variasi realisasi on-granting dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas tata kelola program, kapasitas kelembagaan, kesiapan administrasi, efektivitas pengadaan, dan komitmen pemerintah daerah.
Optimalisasi Pembelajaran Tata Kelola
Salah satu pembelajaran utama dari implementasi Program UPLAND adalah bahwa daerah dengan kapasitas fiskal rendah tidak selalu memiliki performa penyerapan yang rendah. Kabupaten Lebak, misalnya, dengan rasio kapasitas fiskal hanya 0,736 dan kategori “sangat rendah”, mampu mencapai realisasi on-granting sebesar 85%. Kabupaten Gorontalo dengan rasio 0,911 juga berhasil mencapai realisasi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah, kepemimpinan daerah, efektivitas koordinasi lintas sektor, serta kesiapan pelaksanaan program memiliki peran yang sangat menentukan.
Sebaliknya, terdapat pula daerah dengan kapasitas fiskal relatif lebih baik namun realisasi belum optimal. Kabupaten Tasikmalaya dengan rasio kapasitas fiskal 0,724 hanya mampu mencapai serapan 53%, sedangkan Purbalingga dengan rasio 0,792 mencapai 56%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keterbatasan dalam perencanaan, kesiapan dokumen, pengadaan, maupun pengendalian pelaksanaan kegiatan dapat menjadi hambatan utama dalam penyerapan dana program.
Pembelajaran lainnya menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal sedang cenderung memiliki performa penyerapan yang lebih stabil. Kabupaten Lombok Timur dengan rasio kapasitas fiskal 1,222 mampu mencapai realisasi tertinggi sebesar 102%, sementara Kabupaten Subang dengan rasio 1,361 mencapai realisasi 87%. Kabupaten Cirebon juga berhasil mencapai realisasi 100% dengan rasio kapasitas fiskal 1,057. Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan fiskal yang memadai, jika diiringi dengan tata kelola program yang baik, dapat mempercepat pelaksanaan program dan meningkatkan efektivitas serapan anggaran.
Praktik Baik yang dapat direplikasi
Pengalaman beberapa kabupaten menunjukkan praktik-praktik baik (best practices) yang dapat direplikasi pada lokasi lain. Salah satunya adalah penguatan koordinasi rutin antara PMU, PIU daerah, OPD teknis, dan pemerintah daerah dalam memantau progres pelaksanaan kegiatan serta penyelesaian kendala administrasi secara cepat.
Kabupaten Gorontalo dan Cirebon menjadi contoh praktik baik dalam menjaga konsistensi realisasi hingga mencapai 100%. Keberhasilan tersebut didukung oleh kesiapan dokumen pelaksanaan, percepatan proses pengadaan, serta komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kegiatan berjalan sesuai jadwal.
Sementara itu, Kabupaten Lebak menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal sangat rendah tetap dapat mencapai kinerja tinggi apabila memiliki dukungan kelembagaan yang kuat dan pendampingan program yang intensif. Pendekatan ini menjadi bukti bahwa penguatan kapasitas SDM dan tata kelola program dapat mengurangi keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
Kabupaten Lombok Timur juga memperlihatkan praktik baik dalam sinkronisasi antara perencanaan daerah dan pelaksanaan Program UPLAND. Dengan kapasitas fiskal yang relatif baik dan dukungan kelembagaan yang kuat, daerah ini mampu mencapai realisasi hingga 102%, menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan kegiatan dan percepatan implementasi program.
Pengelolaan Cash Flow sebagai Faktor Kunci Serapan
Salah satu pembelajaran penting lainnya adalah bahwa pengaturan cash flow di tingkat Satker dan PPK sangat memengaruhi kecepatan dan kualitas serapan on-granting. Pengalaman di beberapa daerah menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal rendah tetap dapat mencapai realisasi tinggi apabila pengelolaan administrasi keuangan berjalan aktif dan responsif. Peran PPK dan staf pengelola kegiatan menjadi sangat penting, terutama dalam mempercepat proses verifikasi pekerjaan, memperbanyak frekuensi pengajuan invoice pihak ketiga, serta memastikan kelengkapan dokumen pembayaran tidak tertunda. Dengan pola pengajuan tagihan yang lebih rutin dan progresif, arus pencairan dana menjadi lebih lancar sehingga realisasi on-granting dapat meningkat secara signifikan.
Kondisi ini terlihat pada beberapa daerah dengan kategori fiskal rendah dan sangat rendah namun memiliki tingkat serapan tinggi, seperti Gorontalo, Lebak, dan Sumenep. Oleh karena itu, praktik-praktik pengelolaan keuangan, strategi percepatan serapan, pola koordinasi, serta manajemen implementasi di daerah-daerah tersebut perlu didokumentasikan dan dipelajari lebih lanjut sebagai lesson learned dan best practices bagi lokasi lain. Pendekatan ini penting untuk menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas fiskal tidak selalu menjadi hambatan utama apabila didukung oleh tata kelola program yang efektif, kedisiplinan administrasi, dan intensitas koordinasi pelaksanaan kegiatan.
Pesan untuk Exit Strategy
Pengalaman implementasi on-granting Program UPLAND menunjukkan bahwa keberhasilan serapan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya kapasitas fiskal daerah, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, kapasitas kelembagaan, kepemimpinan daerah, serta efektivitas koordinasi pelaksanaan program. Oleh karena itu, penguatan kapasitas institusi daerah, pendampingan teknis, dan penguatan manajemen program menjadi faktor strategis dalam meningkatkan keberhasilan implementasi Program UPLAND di berbagai daerah. Rekomendasi untuk exit strategy tersebut merupakan salah satu aspek yang akan dieksplorasi lebih lanjut dalam Economic and Financial Analysis (EFA) Program UPLAND yang analisisnya sedang berlangsung dibawah koordinasi EFA UPLAND Specialist Premono. (tom-KM)
