Senin, 25 Agustus 2025 di Jakarta dilaksanakan Kick Off Meeting kunjungan misi Project Implementation Assessment and Support (PIASR) pada kegiatan UPLAND oleh Islamic Development Bank (IsDB) yang akan dilaksanakan tanggal 27 Agustus – 4 September 2025 di 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Gorontalo, Purbalingga, dan Banjarnegara. Pertemuan dilakukan secara hybrid dengan peserta, antara lain: Bappenas, Kementerian Keuangan, Mitra Pembangunan, Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten lingkup kegiatan UPLAND, PMU, PIU, dan konsultan lingkup kegiatan UPLAND.

Pertemuan Kick Off Meeting bertujuan untuk melakukan persiapan pelaksanaan misi serta mendapatkan overview progress kegiatan UPLAND di tingkat pusat maupun kabupaten. Misi PIASR IsDB dimaksudkan untuk menggali informasi tentang pelaksanaan kegiatan UPLAND secara langsung di lapangan. Pelaksanaan misi akan melibatkan pengelola kegiatan UPLAND di kabupaten, konsultan, kepala desa, fasilitator desa, PPL, petani, dll. Kemudian juga diharapkan di saat kunjungan ke lapangan, bisa melakukan audiensi dengan bupati untuk mencari informasi tentang kebijakan dan dukungan dari pemerintah setempat terhadap pelaksanaan kegiatan UPLAND.

Pada kesempatan ini, Direktur Irigasi Pertanian memberikan arahan tentang percepatan kegiatan agar segera direalisasikan secara terukur dan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan memperhatikan waktu yang tersisa di tahun 2025 sekitar 3,5 bulan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan strategi penyerapan anggaran, sehingga di akhir tahun bisa terserap 97-98%. Selain itu, untuk mendukung kelancaran kegiatan di tahun 2026, dipersiapkan dokumen kelengkapan dan perencanaan kegiatan, sebagai upaya identifikasi awal mitigasi risiko kegiatan 2026. Kemudian pendampingan aset dan infrastruktur agar dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat hingga kabupaten.

NPMU kegiatan UPLAND memaparkan tentang progress pelaksanaan kegiatan tahun 2025, baik itu realisasi fisik dan keuangan, kemudian isu-isu yang berkembang hingga bagaimana strategi untuk melakukan percepatan. Kemudian juga tentang bagaimana persiapan yang bisa dilakukan mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2026, sebagai langkah awal untuk memetakan strategi yang tepat agar kegiatan bisa berjalan lancar.

Bappenas menyampaikan bahwa bagi PIU yang serapannya belum maksimal agar menyampaikan kendala yang dihadapi untuk dicarikan solusinya. Kemudian capaian progress agar memperhatikan timeline yang sudah dibuat. Bapppenas saat ini telah melakukan restrukturisasi direktorat yang mengcover UPLAND, yaitu melalui Direktorat Pembiayaan dan Hibah Luar Negeri. Kemudian untuk kegiatan refocusing alsintan agar memperhatikan beberapa hal antara lain: tepat waktu, sasaran, dan jumlah.

Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa perlu memperhatikan penyerapan dana on granting,  kemudian terkait TLHP BPKP agar segera ditindaklanjuti dan diantisipasi ke depan agar tidak berulang kembali. Untuk saat ini, kabupaten yang realisasi penyerapan masih di bawah 50% agar segera dilakukan langkah-langkah antisipasi.

IsDB berpendapat bahwa sampai bulan Desember 2025 agar memprioritaskan pada penyelesaian administrasi, audit, dsb. Kemudian adanya buka blokir, agar dipastikan proses pengadaan menggunakan IsDB guideline, dan dokumen-dokumennya memenuhi syarat. Sedangkan, microfinance masih banyak kabupaten yang belum ada perda atau masih proses, harapannya di tahun 2026 bisa dilaksanakan secara optimal. Seberapa realistis akan tercapai pemenuhan target microfinance, apakah dengan 3-4 bulan tersisa bisa dikejar. Selanjutnya, salah satu isu yang terjadi adalah jumlah fasilitator desa yang berkurang di tahun 2025, sehingga pendampingan di desa lama tidak dilakukan, sehingga diperlukan kebijakan dan strategi khusus dari pengelola kegiatan di kabupaten untuk melakukan pendampingan di desa lama.

IFAD menyampaikan bahwa rencana misi akan dilaksanakan (tentatif) tanggal 24 November – 5 Desember 2025, karena sampai tengah tahun 2025 masih proses restrukturisasi organisasi (perpindahan EA), namun agar diperhatikan percepatan pelaksanaan kegiatan, terutama refocusing alsintan, seperti: melihat kesiapan penyaluran, hingga titik baginya sampai mana, mekanismenya seperti apa. Kemudian melakukan persiapan project completion, seperti bagaimana produk-produk pengetahuan yang dihasilkan dapat didokumentasikan, kemudian untuk produk-produk yang dihasilkan dari pelatihan dapat diakses oleh khalayak lebih luas, serta bagaimana pengelolaannya hingga pasca proyek.