Rapat Sosialisasi dan Persiapan Pelatihan Proyek UPLAND Perkuat Exit Strategy dan Keberlanjutan Program
Jakarta — Proyek UPLAND terus memperkuat langkah menuju penyelesaian program melalui pelaksanaan rapat sosialisasi dan persiapan pelatihan yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, 12 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh PIU dan Manager Fasdes dari 14 kabupaten lokasi proyek, Tim Pemantau dan Pengendali, PMU, konsultan individu, PMC, DSC, serta berbagai pihak terkait lainnya.
Rapat dipimpin oleh Project Implementation Advisor, Sukadis, yang menekankan pentingnya percepatan penyelesaian kegiatan fisik mengingat masa pelaksanaan proyek akan berakhir pada Agustus 2026. Ia meminta setiap PIU bersama Site Engineer dan Inspector menyusun target penyelesaian pekerjaan beserta kurva-S untuk memastikan proses reimbursement tidak mengalami kendala.
Selain membahas progres infrastruktur, rapat juga menjadi momentum koordinasi berbagai agenda pelatihan strategis, mulai dari aspek SECAP, pemeliharaan infrastruktur, GESI, hingga penyusunan Exit Strategy daerah.
Pelatihan SECAP dan Pengelolaan Lingkungan
Dalam sesi SECAP (Social Environment Climate Assessment Procedure), Riya Dharma atau Datuk menjelaskan bahwa pelatihan akan dimulai pada 18 Mei 2026. Materi yang akan diberikan mencakup tata cara pengurusan perizinan melalui sistem OSS, percepatan penyelesaian izin lingkungan, hingga pengelolaan aspek sosial dan lingkungan infrastruktur proyek.
Sejumlah daerah menyampaikan berbagai tantangan di lapangan, terutama terkait pengurusan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Kabupaten Banjarnegara dan Sumbawa, misalnya, menyoroti perlunya kejelasan jenis infrastruktur yang wajib memiliki SPPL serta mekanisme pengurusannya bagi kelompok tani.
Menanggapi hal tersebut, tim SECAP menjelaskan bahwa sedikitnya terdapat 13 jenis infrastruktur yang memerlukan SPPL sesuai ketentuan PP 28. Infrastruktur dengan dampak lingkungan besar seperti UPPO biogas wajib memiliki pengelolaan lingkungan yang lebih ketat, sedangkan kegiatan dengan dampak kecil dapat menggunakan kesepakatan pengelolaan sosial dan lingkungan di tingkat desa.
Penguatan Pemeliharaan Infrastruktur dan Peran Kelompok Tani
Pada aspek pemeliharaan infrastruktur, Haris menegaskan pentingnya keberlanjutan aset yang telah dibangun melalui proyek. Poktan dan koperasi diharapkan mampu melakukan pemeliharaan dan pengembangan aset, baik infrastruktur maupun alsintan, secara mandiri setelah proyek selesai.
Pelatihan nantinya akan melibatkan PIU, BPP, Fasdes, PMC Regional, perwakilan kelompok tani, serta kepala desa. Pedoman operasional dan pemeliharaan juga telah disiapkan untuk didistribusikan kepada seluruh pihak terkait.
Keterlibatan Perempuan dan Pemuda Masih Menjadi Tantangan
Dalam pembahasan aspek GESI(Gender and Inclusion), Dadan menyampaikan bahwa capaian target keterlibatan perempuan dan pemuda dalam pelatihan nutrisi masih belum optimal. Hal ini menjadi perhatian karena indikator gender dan partisipasi milenial merupakan bagian penting dari logframe proyek.
Pak Prodjo selaku Tim Pengendali menambahkan bahwa seluruh pihak perlu memiliki kesamaan persepsi mengenai sasaran pelatihan agar komposisi peserta sesuai dengan target proyek, termasuk proporsi perempuan dan generasi muda. Ia juga meminta agar materi dan durasi pelatihan disampaikan lebih awal kepada PIU sehingga persiapan pelaksanaan dapat dilakukan secara maksimal.
FGD Exit Strategy Dorong Komitmen Pemerintah Daerah
Salah satu agenda penting yang dibahas adalah pelaksanaan FGD Exit Strategy di masing-masing kabupaten pada Juni 2026. Djadi Purnomo menjelaskan bahwa FGD bertujuan memantapkan komitmen pemerintah daerah dan OPD dalam menjaga keberlanjutan hasil-hasil Proyek UPLAND melalui penyusunan rencana aksi daerah yang konkret.
FGD akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor dan didampingi tenaga ahli dari pusat. Dalam forum tersebut, peserta akan membahas draft komitmen daerah, penyusunan RAD 2027–2029, serta pemetaan nomenklatur sesuai Kepmendagri.
Tim DSC juga menekankan pentingnya dukungan kepala daerah dan Sekda agar pelaksanaan FGD memiliki legitimasi kuat dan mampu menghadirkan peserta lintas OPD secara optimal.
Persiapan Endline dan Penyusunan PCR
Rapat juga membahas persiapan penyusunan Project Completion Report (PCR) dan kegiatan endline survey. Pak Sam menjelaskan bahwa survei akan menyasar rumah tangga dan kelompok tani penerima manfaat proyek tahun 2021–2024. Instrumen survei mencakup 119 pertanyaan terkait infrastruktur, SECAP, kelembagaan, budidaya tanaman dan ternak, hingga microfinance.
Data hasil survei direncanakan mulai terkumpul pada pertengahan Juni 2026, sementara draft PCR ditargetkan selesai pada awal Juli sebelum kunjungan donor pada pertengahan Juli.
Knowledge Management dan Penguatan Success Story
Dalam sesi Knowledge Management, Tomy Risqi specialist KM memaparkan pentingnya mengangkat potensi petani muda sebagai kreator konten dan agen perubahan di daerah. Upaya ini diharapkan dapat memperluas diseminasi praktik baik Proyek UPLAND.
Dwi BDC menyampaikan bahwa banyak success story di daerah yang layak diangkat menjadi pembelajaran nasional. Salah satu contoh datang dari Kabupaten Magelang, di mana luas lahan pertanian organik meningkat signifikan dari sekitar 100 hektare menjadi 2.000 hektare sejak adanya intervensi UPLAND.
Melalui rangkaian pelatihan, FGD, dan penguatan dokumentasi pembelajaran, Proyek UPLAND diharapkan tidak hanya menyelesaikan target fisik dan administrasi, tetapi juga meninggalkan fondasi kelembagaan dan praktik pembangunan pertanian berkelanjutan yang dapat diteruskan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. (tom)
